Senin, 25 Maret 2019
23:54 WIB - Terjual Fantastic, Handphone Realme 3 Kembali Memasarkan Produknya Di Lazada | 00:52 WIB - Model Seksi Cynthiara Alona Laporkan Pengembang Apartemen Lenteng Agung Ke Polda | 08:36 WIB - Cerita Dhidit Widhiarti Hadisubrata, Pengusaha Kecantikan Lokal Tembus Pasar Uni Eropa | 05:08 WIB - Sekjen Kemdiknas: Jumlah dan Kualitas Guru Termasuk Kesejahteraannya Terus Meningkat | 05:06 WIB - Rudi Antara : Infrastruktur Untuk Kemajuan Bangsa | 14:11 WIB - Cara Isteri Okan Kornelius Rapikan dan Putihkan Gigi
 
MEDIA BINTANG (MB) : NEWS : Merasa Dicemarkan, Koperumnas Akan Somasi PKLP, Namun PKLP Tidak Merasa Mencemarkan

Merasa Dicemarkan, Koperumnas Akan Somasi PKLP, Namun PKLP Tidak Merasa Mencemarkan

NEWS - ds/red - Rabu, 20/02/2019 - 10:48:07 WIB

mediabintang.com,Jakarta-Kuasa hukum Koperasi Perumahan Umum Nasional (Koperumnas), Bangun Simbolon, S.H., mengatakan, "Pihaknya akan segera mengirimkan surat somasi kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemerhati Kebijakan dan Layanan Publik (PKLP), ditegaskannya, somasi tersebut berpangkal dari adanya potensi pencemaran nama baik terhadap Koperumnas yang dilakukan PKLP melalui pemberitaan di beberapa media lokal di Bogor, baru-baru ini,".

"Kami sedang mempertimbangkan untuk melakukan somasi kepada PKLP karena telah menjadi narasumber di beberapa media yang berpotensi mencemarkan nama baik Koperumnas serta ada unsur pemerasan juga," kata Bangun Simbolon, didampingi Ketum Koperumnas H.M. Aris Suwirya dan GM Koperumnas Diah Kusuma Putri Muda, Senin (18/2/2019).

Bangun Simbolon menjelaskan, kronologisnya berawal saat pihak Koperumnas menerima surat dari PKLP yang ditandatangani oleh Ketua Umum DPP PKLP Maharaja Manalu pada 30 Januari 2019. Dalam suratnya, PKLP meminta klarifikasi kepada Ketum Koperumnas M. Aris Suwirya tentang kegiatan 'Penjualan Rumah (Perumahan Koperumnas Residence)' di Lewi Jati, Suka Negara, Jonggol, Kabupaten Bogor.

Dalam suratnya PKLP juga mengaku telah melakukan investigasi data dan lapangan, serta informasi-informasi dan menemukan bahwa "Perumahan Koperumnas Residence" di Lewi jati, Suka Negara, Jonggol, Kabupaten Bogor, diduga fiktif sehingga ada indikasi maladministrasi. Selain itu, Maharaja Manalu mengaku memiliki surat kuasa dari Rendi Novianto dan kawan-kawan (anggota Koperumnas) perihal menyelesaikan masalah antara Rendi Novianto dan
kawan-kawan dengan Koperumnas.

"Karena kami ingin profesional dan proporsional, juga sesuai yang diminta PKLP, maka kami membalas surat PKLP pada 4 Februari 2019 perihal Klarifikasi Terkait Dugaan Maladministrasi. Dalam surat tersebut saya sampaikan bahwa Koperumnas adalah klien saya. Saya lampirkan pula surat kuasa dari Koperumnas. Lalu saya jelaskan dalam surat tersebut, sebelum menyampaikan klarifikasi Koperumnas meminta surat kuasa yang sah dari Rendi Novianto dan kawan-kawan kepada PKLP, nyatanya tidak ada sampai sekarang," ungkapnya.

Kedua, lanjut Bangun Simbolon, dalam surat balasan Koperumnas juga meminta secara rinci nama-nama kelompok Rendi Novianto agar tidak salah sasaran dalam memberikan klarifikasi.

"Pihak PKLP tidak bisa menyebutkan," ucapnya.

Ketiga, kata Bangun Simbolon, Koperumnas juga meminta PKLP meminta merincikan jumlah uang yang disetorkan kelompok Rendi Novianto kepada Koperumnas sebagai perbandingan agar tidak ada kekeliruan.

"Ini juga tidak ada jawabannya," ujarnya.

"Nah, tiba-tiba sekarang muncul berita di media yang menuding kami, Koperumnas, fiktif. Dari mana dasarnya? Maka ini ada alasan terjadinya potensi pencemaran nama baik Koperumnas," tegasnya.

Bangun Simbolon memaparkan, bahwa tudingan PKLP hanyalah isu lama yang tidak terbukti yang digoreng kembali. "Sudah sering kami sampaikan bahwa memang Koperumnas pernah berencana membangun Perumahan Koperumnas Residence di Desa Leuwi jati, Desa Sukanegara, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. Akan tetapi karena tidak sesuai dengan peruntukan zona perumahan dari Pemkab Bogor, maka kami alihkan ke lokasi baru di Desa Singasari, Kecamatan Jonggol. Bahkan sekarang di Singasari sudah ada rumah contoh dan sedang dilaksanakan pembangunannya. Kami tidak memaksa bagi anggota Koperumnas yang tidak mau lokasi di Jonggol. Kami pun siap dan sudah mengembalikan uang angsuran kepada Rendi Novianto dan kawan-kawan secara mengangsur pula, bahkan sudah banyak yang lunas. Pada saat tanda tangan akad jual beli kan sudah dijelaskan juga aturannya," bebernya.


Sementara itu, Ketua Umum DPP PKLP Maharaja Manalu saat dihubungi mediabintang.com menyatakan, bahwa dirinya tidak pernah mengatakan bahwa Koperasi Perumahan Umum Nasional itu fiktif .

"Saya tidak menyatakan (Koperumnas) fiktif. Konsumen datang kepada kami dan mengatakan bahwa tidak menemukan perumahan yang sudah diakad kreditnya di Lewi Jati, Jonggol, Jawa Barat. Kalau saya mengatakan fiktif kan, artinya Koperhumas tidak ada. Nah, karena itu saya berharap segera diselesaikan dan uang konsumen segera dikembalikan," jelas Ketua Umum DPP PKLP Maharaja Manalu saat dihubungi lewat hpnya di Celengsi, Bogor, Jawa Barat, Selasa (19/2/2019).

 
 
Redaksi | Tentang Kami
Copyright 2013