MediaBintang.com, Jakarta – Platform distribusi video singkat terdepan, TikTok kembali bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia untuk melanjutkan komitmennya dalam menjaga integritas pemilihan umum.
Kali ini, TikTok menggelar “Lokakarya #SalingJaga TikTok Indonesia bersama Bawaslu dan KPU” yang mengajak para anggota dari kedua lembaga penyelenggara Pemilu untuk memahami berbagai kebijakan TikTok, termasuk bagaimana anggota dapat memanfaatkan TikTok untuk melindungi jalannya Pilkada 2024.
Para anggota juga diajak untuk memahami berbagai skema pelaporan yang
terdapat di dalam platform, termasuk cara TikTok menegakkan kebijakan terhadap
konten yang melanggar aturan Pemilihan Kepala Daerah 2024 (Pilkada 2024).
Lokakarya yang digelar secara luring dan daring ini diikuti oleh lebih dari 300 peserta dari kantor Bawaslu dan KPU di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota di Indonesia.
Pada kesempatan yang sama, TikTok juga memperlihatkan Pusat Panduan Pilkada
20241, sebuah laman khusus dalam aplikasi yang menyediakan informasi kredibel dan
resmi terkait proses pelaksanaan Pilkada 2024, hasil kolaborasi bersama Bawaslu dan
KPU.
Inisiatif ini kian mempertegas komitmen TikTok dalam menjaga integritas platform sekaligus melindungi pengguna dari misinformasi dan disinformasi yang berbahaya, serta mencegah penyalahgunaan platform selama periode Pilkada 2024 yang akan dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia pada 27 November 2024.
“Kami mengapresiasi kerja sama dan dukungan dari Bawaslu dan KPU sejak tahun lalu hingga saat ini untuk melawan penyebaran misinformasi dan disinformasi di ruang digital guna menjaga integritas Pilkada 2024 dan kami berkomitmen dalam melindungi integritas Pemilu dan menjaga keamanan pengguna melalui berbagai upaya proaktif yang berdampak nyata, salah satunya adalah Pusat Panduan Pemilu 20242 yang kami luncurkan bekerja sama dengan Bawaslu dan KPU dan telah diakses oleh lebih dari 55 juta pengguna*,” ungkap Firry Wahid, Head of Public Policy and Government Relations, TikTok Indonesia.
Pada lokakarya yang sama, para peserta diajak untuk memahami kebijakan bagi Akun
Pemerintah, Politisi, dan Partai Politik (GPPPA) yang melarang akun GPPPA untuk
memberikan atau menerima uang apa pun melalui fitur monetisasi TikTok, melakukan
penggalangan dana untuk kampanye, maupun mengakses fitur-fitur iklan di platform.
Para peserta juga diberikan penjelasan mengenai kebijakan TikTok yang melarang
iklan politik, termasuk iklan berbayar maupun kreator yang dibayar untuk membuat
konten dengan elemen merek politik.
Selain mempelajari batasan yang diterapkan pada akun pemerintah, politisi, dan
partai politik, peserta lokakarya juga diberikan pemahaman mengenai proses moderasi konten berlapis yang melibatkan teknologi dan manusia di TikTok.
Perwakilan TikTok juga menjelaskan tentang Panduan Komunitas, termasuk bagaimana
tim moderasi menegakkan kebijakan terkait konten misinformasi, serta berbagai
aturan yang ditetapkan untuk media yang diedit dan konten berbasis kecerdasan
buatan (AI), perilaku menyesatkan, konten tidak orisinal, tindakan penipuan dan
spam, hingga operasi pengaruh terselubung.
TikTok juga menyediakan kanal pelaporan khusus bagi Bawaslu dan organisasi sipil
seperti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) untuk membantu
menandai konten yang terduga melanggar peraturan Pemilu dan Panduan Komunitas
TikTok untuk ditinjau oleh tim moderasi TikTok5
. Pada Pemilu 2024 Februari lalu, kanal
ini telah mendukung TikTok dalam menghapus 17.195 video yang melanggar kebijakan
misinformasi, 38.002 video yang melanggar kebijakan sipil dan integritas Pemilu, dan
3.359 video yang melanggar kebijakan media sintetis dan media yang dimanipulasi
selama periode 28 November 2023 hingga 15 Februari 2024*.
Perwakilan Bawaslu dan KPU yang turut hadir di acara lokakarya memberikan apresiasi
terhadap TikTok atas berbagai upaya proaktif yang telah dilakukan selama Pemilu
2024.
“Kami mengapresiasi TikTok Indonesia yang sudah mengadakan lokakarya ini dan
membagikan kebijakannya untuk bersama-sama menjaga Pilkada. Mari kita gunakan
kesempatan ini untuk sebanyak-banyaknya berbagi informasi akurat mengenai Pilkada
sehingga bisa dibagikan ke masyarakat luas dan mencegah penyebaran hoaks dan
misinformasi,” ujar Lolly Suhenty, Komisioner Bawaslu RI.
Sementara itu Betty Epsilon Idroos, Komisioner KPU RI, menambahkan bahwa kesuksesan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada tidak semata menjadi tanggung jawab KPU atau lembaga pemerintah lain, tapi juga membutuhkan peran masyarakat serta platform digital sebagai salah satu sumber informasi yang hadir secara cepat bagi masyarakat. Kami menyambut baik berbagai inisiatif yang dilakukan TikTok, khususnya dalam menjaga integritas Pemilu dan Pilkada dan melawan bahaya misinformasi dan disinformasi di ranah digital.
Di luar kolaborasi dengan pemerintah dan organisasi sipil, TikTok juga terus
menggaungkan kampanye #SalingJaga yang mengajak semua pihak untuk bersama
menciptakan ruang digital yang aman dan sehat.
Kampanye ini juga mengingatkan pentingnya bagi warganet untuk memegang kendali penuh terhadap informasi yang mereka buat, konsumsi, maupun sebarkan di ranah daring.
“Kolaborasi adalah kunci melawan penyebaran misinformasi di ruang digital. Oleh
karena itu, kami mendorong semua pihak untuk #SalingJaga keamanan pengguna dan
kebenaran informasi yang ada di ruang digital, untuk bersama-sama menghadirkan
pengalaman membuat dan berbagi konten yang aman dan positif,” tutup Firry. (san/*)
